HOME
Home » Blog » Menyoal Metro TV Sebagai Media Partisan

Menyoal Metro TV Sebagai Media Partisan

Posted at February 11th, 2017 | Categorised in Blog

Stop Kekerasan terhadap Jurnalis
Menyoal Metro TV Sebagai Media Partisan
Oleh: Yons Achmad*

Aksi 112 yang digelar di masjid Istiqlal berlangsung damai. Aksi simpatik tampak mulai dari peserta yang dengan sukarela pungut sampah, sampai kawal sepasang pengantin yang akan menggelar perayaan pernikahan di gereja Katedral. Tanpa diganggu sedikitpun. Ini cermin toleransi peserta aksi. Sebuah fakta, bukan cerita mengada-ada.

Tapi, kabar tak sedap mewarnai aksi tersebut. Seorang wartawan Metro TV bernama Desi Fitriani mengklaim dipukul pakai bambu dari atas, samping, lalu dilempar pakai gelas air mineral. Sementara, kamerawan metro TV Ucha dikabarkan diludahi dan ditendang. Kabar ini kemudian “Digoreng” oleh media dan orang-orang di media sosial (terutama pendukung Ahok) yang sejak awal memang tak senang dengan adanya aksi 112. Masalahnya adalah, apakah klaim sepihak ini benar adanya?

Bukti-bukti harus ditunjukkan. Sang wartawan berhak melapor ke aparat untuk kemudian polisi mengusut benar tidaknya klaim kekerasan terhadap wartawan tersebut. Kita, sebagai masyarakat yang beradab, tentu saja menolak kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bekerja menjalankan profesinya dengan tugas peliputan. Hanya saja masyarakat, sebagai konsumen media, tentu saja sudah mulai cerdas dan tak menutup mata melihat adanya banyak pemberitaan bahwa Metro TV sangat jelas bukan media yang independen. Tapi partisan.

Dan ini sebuah persoalan. Media, khususnya televisi menggunakan frekuensi publik yang seharusnya digunakan untuk melayani rakyat dengan informasi yang berimbang dan bermutu. Bukan hanya sebatas sebagai “Medium” alias corong penguasa, dalam hal ini Ahok. Kasus dugaan kekerasan ini harus kita lihat sebab akibatnya, tidak bisa dilihat sebatas kasus yang seolah berdiri sendiri.

Pihak jurnalis yang mengklaim diri menjadi korban kekerasan, tentu boleh-boleh saja mengancam publik dengan pasal penghalangan kerja jurnalis. Sambil menenteng pasal 18, UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Di mana, menghalang-halangi serta melakukan tindak kekerasan terhadap para jurnalis yang tengah menjalankan tugas merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan pidana. Kutipan lengkapnya “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pers dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Tapi, publik juga bisa menggugat media partisan karena bertentangan dengan undang-undang. Seperti amanat bahwa “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu (UU Penyiaran nomor 32/2002 pasal 36 butir 4) atau bahkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Sebuah konsekuensi, ketika mengklaim diri bahwa wartawan adalah profesi, tentu saja tak boleh lupa bahwa setiap profesi harus tunduk pada kode etik. Nekad melanggar? Silakan tanggung sendiri risikonya.

Saya tentu sangat setuju ketika ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan sebuah media agar memproses melalui mekanisme yang berlaku seperti menggunakan hak jawab, meminta koreksi hingga mengadukan ke Dewan Pers. Tapi, terhadap media partisan, seringkali masyarakat memang sudah kelewat jengkel dan marah, sehingga secara spontan sering terjadi insiden yang tidak diinginkan di lapangan. Dalam hal ini, media atau misalnya serikat jurnalis saya kira tak hanya melulu mengutuk kekerasan, tapi juga tahu diri dan tak menutup mata mengingatkan media yang bersangkutan untuk tak terus menerus menjadi media partisan.

Kalau media, seperti Metro TV tetap “Berkepala Batu” dan menjadi media partisan, ya siap siap saja menerima risiko yang saya kira sangat dipahami oleh manajemen media itu. Kekerasan terhadap jurnalis sangat mungkin berulang. Dan tentu saja kita semua semua mengharap kekerasan terhadap jurnalis tak terjadi kembali. Terakhir, saya ingat komentar Rocky Gerung “Lindungi jurnalis yang melakukan tugas publik, lindungi publik dari jurnalis yang sedang melakukan tugas partai. []

*Pengamat Media. Founder Kanetindonesia.com (Content Agency)

No comment for Menyoal Metro TV Sebagai Media Partisan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post to Menyoal Metro TV Sebagai Media Partisan

Konsultan Media di Jakarta

Posted at July 7, 2017

Bagi Anda yang sedang mencari jasa konsultan media, khususnya di Jakarta, tidak salah lagi. Kami, Kanet Indonesia, adalah partner yang tepat bagi Anda. Kami... Read More

Narasi Etis Opini

Posted at June 23, 2017

KEPADA siapakah mayoritas ruang pemberitaan kita berikan dalam tarik ulur Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? Pertanyaan semacam ini menguji sikap... Read More

Menyetankan Habib Rizieq Lewat Media, Percuma !

Posted at May 18, 2017

Menyetankan Habib Rizieq Lewat Media, Percuma ! :Yons Achmad (Pengamat media, Founder Kanet Indonesia) Siapa tokoh muslim Indonesia yang dikenal dengan nahi munkarnya? Jawabnya... Read More

Stop Jadikan Ahok Penglaris Media

Posted at May 16, 2017

Stop Jadikan Ahok Penglaris Media :Yons Achmad (Pengamat Media | Founder  Kanet Indonesia)   Apakah setiap media yang beritakan Ahok  berarti bentuk dukungan? Jawabannya... Read More

Dari Buruh Media Ke Pemilik Media

Posted at May 1, 2017

Hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei menjadi refleksi tersendiri bagi buruh media. Boleh-boleh saja menuntut kenaikan upah. Seperti yang juga dilakukan oleh... Read More


tesssssss